Teror Bom Lagi, Pesawat Saudi Arabian Airlines Mendarat Darurat di Bandara Kualanamu
Ziqri 
NET Medan – Festival Nommensen 2025 menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, yang mengingatkan judi online (Judol) di Sumut. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, juga turut hadir memberikan kuliah umum.
Kehadiran Menkomdigi Meutya Hafid dan Menteri HAM Natalius Pigai, menarik perhatian para dosen dan juga mahasiswa yang antusias memadati Aula Lantai 3 Gedung Auditorium Universitas HKBP Nommensen Medan, Jumat 14 Maret 2025. Festival Nommensen ini gagasan Yayasan HKBP Nommensen dengan ketua Effendi MS Simbolon, berlangsung 12 hingga 15 Maret 2025.
Menkomdigi, Meutya Hafid, mengangkat topik ‘Literasi Digital Pendidikan’, sedangkan Menteri HAM, Natalius Pigai, mengangkat topik ‘Pembangunan HAM’. Mengawali pemaparannya, Meutya Hafid menyatakan Provinsi Sumut berada di nomor urut 6 terbesar judi online tertinggi di Indonesia. Meutya meminta agar ini menjadi perhatian khusus Gubernur Sumut, Bobby Nasution, beserta jajaran.
“Ini harus saya sampaikan, karena ini juga concern Presiden Prabowo, di sini (Sumut) judi online masih tinggi,” ucapnya.
Meutya turut menyinggung penjelasan dari judi online. “Sebetulnya, bahasanya bukan judi online, tapi bahasa yang tepat penipuan. Judi online sudah pasti penipuan dengan algoritma, jadi tidak mungkin hasilnya bisa bagus,” sambungnya.
Baca: Gelar Dialog Terbuka Bersama Mahasiswa dan Dosen UHN, Effendi Simbolon: Inventarisasi Masalah
Kemenkomdigi sudah melakukan sejumlah strategi untuk menekan angka judol termasuk di Sumut. Mulai dari menjalin kerja sama BSSN, OJK, hingga PPATK. Dengan BSSN, kerja sama untuk memblokir konten judi, dan Google, Meta, Tiktok untuk me-takedown konten judi online dan pornografi.
“Saya sudah menemui sejumlah pihak untuk menekan penurunan judi online. OJK, PPATK rasanya semua sudah kami temui untuk menekan judi online,” jelas Politikus Golkar tersebut.
Menkomdigi Ingatkan Kesadaran Masyarakat Menekan Judi Online
Menurut Meutya, untuk memaksimalkan penekanan angka judol di Sumut harus diselaraskan dengan kesadaran masyarakat. Dan, yang tidak kalah penting adalah edukasi ke mahasiswa.
“Kita minta juga seluruh kampus, khususnya mahasiswa turut membantu pemerintah dalam penanganan ini,” ujar Menkomdigi itu.
Sementara, Menteri HAM, Natalius Pigai, saat memberikan materi sempat menceritakan kisahnya dari tukang parkir hingga kini menjadi Menteri. Sebelum menjadi Menteri, dia juga sempat menjadi honorer, staf PNS, kemudian naik ke staf ahli dan menjadi Menteri.
“Kualitas seseorang itu juga berasal dari proses yang berkualitas, jadi bagi adik-adik jangan pernah putuskan cita-cita besarmu, terus berjuang sekuat tenaga,” kata Pigai, yang kemudian tepuk tangan para peserta Kuliah Umum yang hadir.
Baca: Festival Nommensen 2025, Ajang Memperkenalkan dan Mempopulerkan UHN
Pihak Yayasan Universitas HKBP Nommensen menyematkan ulos kepada Meutya dan Natalius usai memberikan pemaparannya. Keduanya juga sama-sama berkesempatan bernyanyi yang iringan musik Marsada Band.
Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen, Effendi Simbolon mengatakan, kehadiran Menteri Komdigi dan Menteri HAM merupakan perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia. Keduanya memberikan masukan dan diskusi bagi mahasiswa.
“Ibu Komdigi, tadi banyak sekali membutuhkan partnership, dan nanti Pak Rektor akan melanjutkan dengan MoU. Nanti akan ada hal-hal positif, dan konkret,” ucapnya.
Sedangkan Menteri HAM, Natalius Pigai, kata Effendi, dalam pemaparannya tadi membuka semua apa yang menjadi hak-hak mahasiswa. Karena, mahasiswa juga boleh menyatakan apa pun selama ada norma-norma yang dijaga.
“Sebenarnya kita undang Menteri Kesehatan juga, tapi beliau luring, dan akan hadir di kesempatan yang akan datang. Wamen Dikti Saintek juga, tapi tidak berkabar. Dan undang Pak Ridwan Kamil, tapi karena beliau mungkin kurang sehat, jadi batal. Pak Terawan, kemarin sudah datang,” paparnya.
Effendi juga mengatakan kegiatan ini agar mahasiswa Universitas HKBP Nommensen langsung berinteraksi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, serta Stakeholder.
“Kita mengawali untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan ke depan,” pungkasnya.
