Pesawat Air India Tujuan Inggris Terjatuh Usai Lepas Landas, Bawa 242 Orang
Ziqri 
NET Medan – Pesiden RI, Prabowo Subianto menekankan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan perencanaan yang matang dan berbasis data, yang tahun ini akan mulai berjalan di 53 titik.
Hal tersebut Prabowo sampaikan saat memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih guna membahas persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 April 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa tahun ini program akan mulai berjalan di 53 titik. Program ini sebagai langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Khususnya mereka yang berada di Desil 1.
“Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa berlangsung dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik. Sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.
Presiden Prabowo juga meminta agar proses rekrutmen siswa harus benar-benar secara selektif dan tepat sasaran. “Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan. Artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari,” tegasnya.
Baca: Mensos Gus Ipul Dorong Entaskan Kemiskinan Ekstrem di Sumut Berbasis DTSEN dan Sekolah Rakyat
Selain pelaksanaan di 53 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.
Mendikdasmen Siapkan Guru ASN dan PPPK untuk Sekolah Rakyat
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat akan berlangsung secara terintegrasi untuk tiga kategori. Yaitu guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Menurutnya, proses rekrutmen akan menggunakan skema rekrutmen melalui guru-guru ASN dan guru PPPK.
“Prinsipnya nanti kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya sebagaimana arahan dari Bapak Presiden,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia juga menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat akan bersifat fleksibel dengan sistem multi-entry, multi-exit. Sistem tersebut memungkinkan siswa masuk dan menyelesaikan studi berdasarkan kesiapan dan latar belakang pendidikan mereka.
“Kurikulumnya seperti sekolah formal, hanya saja mereka tidak harus masuk bersama. Capaian pembelajarannya ada, itu yang nanti mereka akan belajar sesuai dengan kapan mereka masuk dan juga bagaimana latar belakang pendidikan mereka sebelumnya,” lanjut Abdul Mu’ti.
Baca: Prabowo Subianto Ingatkan 1.500 Pimpinan BUMN Transparan Pengelolaan Danantara
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menekankan program ini contoh nyata penerapan evidence-based policy. BPS pun memberikan dukungan penuh dengan penyediaan data melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan lokasi Sekolah Rakyat.
“Ini sudah kami lihat bahwa di 53 Sekolah Rakyat yang sudah diusulkan oleh Bapak Mensos. Itu memang sebagian besar berada di wilayah yang selain kantong kemiskinan. Tetapi juga memang terdapat jumlah penduduk dengan usia sekolah tetapi masih ada banyak yang tidak bersekolah,”
“Sehingga dengan demikian nanti Sekolah Rakyat ini bisa kemudian memberikan kesempatan kepada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan akses untuk ke sekolah,” jelas Amalia.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan data yang kuat, pemerintah berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat menjadi terobosan dalam menanggulangi kemiskinan struktural melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
