Batalkan Putusan Mendagri, Prabowo Putuskan 4 Pulau Milik Aceh – Bukan Sumut
editor 
NET Medan – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mendapat tentangan dari ratusan mahasiswa yang tolak dan mengruduk Kantor DPRD Sumut. Aksi mahasiswa tolak kenaikan PPN ini sebagai bentuk protes keras atas kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Ratusan mahasiswa tolak kenaikan PPN tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara menduduki ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin (30/12/2024) sore. Massa mulai menggelar panggung orasi penolakan PPN 12 persen, menggunakan mobil pikap dengan sound sistem aksi berlangsung mulai pukul 15.50 WIB. Mahasiswa membentang spanduk penolakan kebijakan tersebut.
Kordinator Aksi yang juga Presiden Mahasiswa UINSU, Khairul mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto segera membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
“Kami meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparan, ekonomi nasional dan melihatkan berbagai pemangku kepentingan,” sebut Khairul.
Baca juga:
Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Mahasiswa Sebut Pemerintah Tak Pro Rakyat
Khairul mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus memikirkan kebijakan yang pro dengan masyarakat, bukan malah sebaliknya memberatkan rakyat kecil.
“Guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat, kalau tuntutan kami tidak diindahkan kami akan bermalam disini, sampai tuntutan kami benar-benar disetujui oleh pihak DPRD Sumut,” kata Khairul.
Tidak lama berselang ratusan mahasiswa memaksa menerobos dan memasuki ruang rapat paripurna DPRD Sumut. Tapi, ruang paripurna tersebut, dalam keadaan kosong dan tidak ada kegiatan.
Dari pantauan di ruang rapat paripurna DPRD Sumut, juga kembali berorasi mendesak Presiden RI membatalkan kebijakan PPN 12 persen. Mereka meminta DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.
Baca juga:
Polda Sumut Kembalikan Uang Negara Rp2,7 Miliar dari Kasus Korupsi 2024
Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi sempat menemui masa aksi dan memberikan keterangannya. Namun, politisi PKS ini, berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi ke DPR RI.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sumut, Zulkifli mengatakan sudah ada anggota DPRD yang mediasi dengan massa. Namun massa menuntut menghadirkan seluruh fraksi.
“Beberapa anggota Dewan tidak berada di tempat, tuntutan mereka tidak bisa dipenuhi karena satu orang saja sudah cukup mewakili secara keseluruhan. Satu orang anggota dewan saja sudah cukup mewakili anggota dewan lainnya,” kata Zulkifli.
Ia berharap agar aksi kali ini bisa berjalan tertib dan berjalan sesuai aturan, dan tidak ada anarkis. Setelah mediasi massa membubarkan diri.
Sementara itu, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Gidion Arief Setyawan langsung terjun. Terlihat ratusan aparat berjaga melakukan pengamanan.
“Aman tidak ada pengerusakan, saya izin ya,” kata Gidion sembari berlalu masuk ke mobil dinasnya.
