Pesawat Air India Tujuan Inggris Terjatuh Usai Lepas Landas, Bawa 242 Orang
Ziqri 
NET Medan – Ratusan siswa di Sumatera Utara (Sumut) terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) karena kelalaian sekolah tak mendaftarkan ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Terancamnya ratusan siswa terancam gagal SNBP itu di SMK Negeri 10 Medan dan SMA Negeri 1 Namorambe, Kabupaten Deliserdang mengikuti SNBP ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut berupaya menyelamatkannya dengan mengirim surat ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI.
Kepala Bidang (Kabid) Pembina SMK Disdik Sumut, Suhendra, menjelaskan pihaknya menyurati Kemdiktisaintek RI. Untuk memohon untuk memperpanjang pengisian PDSS di dua sekolah tersebut.
“Dinas Pendidikan telah menyiapkan surat ke Kementerian Dikti untuk memperpanjang pengisian PDSS,” ucap Suhendra, kepada wartawan, di Kota Medan, Jumat 7 Februari 2025.
Baca: Resmi, Kemendikdasmen Umumkan PPDB Menjadi SPMB
Suhendra mengungkapkan bahwa pihaknya, akan melakukan pembinaan terhadap kedua kepala sekolah tersebut. Terancamnya nasib para siswa mengikuti SNBP ini agar tidak terulang kembali.
“Kita akan lakukan pembinaan kepada kepala sekolah sesuai ketentuan berlaku,” jelas Suhendri.
Siswa Puluhan Sekolah di Sumut Gagal Ikut SNBP
Hal ini, SMK Negeri 10 Medan, terdapat 140 siswa-siswi tidak bisa mengakses PDSS atas kelalaian pihak guru. Hal serupa di SMA Negeri 1 Namorambe, Kabupaten Deliserdang, namun berapa jumlah siswa gagal belum tertulis.
Selain itu, hal yang sama oleh MAN 2 Medan, dengan jumlah 322 siswa. Imbas dari itu, ratusan siswa itu, melakukan aksi unjuk rasa menuntut masing-masing sekolah bertanggungjawab kelalaian pengisian PDSS. Ada sekitar ada puluhan sekolah dengan jumlah mencapai ratusan siswa di Sumut mengalami hal serupa.
Baca: Selama Ramadan Siswa Tetap Sekolah Tapi Ada Libur, Ini Jadwalnya
Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumut, M Basir Hasibuan mengatakan hal yang sama, akan menyurati PDSS. Sehingga ada solusi dalam permasalahan tersebut.
“Kita mencari solusi, makanya kita memohon ke kementerian dan teman-teman kepala sekolah, sebagian itu berangkat ke Jakarta,” ucap Basir.
Basir mengungkapkan dari data yang pihaknya peroleh, kebanyakan kesalahan sekolah . Ini lantaran tidak mengupload data di PDSS tidak sesuai dengan waktu penetapan.
“Jadi, anak-anak yang merasa dirugikan karena datanya tidak diinput dan tidak siap diinput oleh sekolah. Ya mungkin mereka protes lah ke sekolah-sekolah,” sebut Basir.
