DLHK – PETAI Perkuat Mitigasi Susun Peta Kerawanan Karhutla di Sumut

NET Medan – DLHK Sumatera Utara (Sumut) bersama Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) dengan memperkuat langkah mitigasi peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumut. Penyusunan dokumen pemetaan dan analisis kerawanan Karhutla ini sebagai dasar kebijakan pengendalian ke depan.

Langkah ini melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Penyusunan Buku Pemetaan dan Analisis Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Utara’, yang di gelar di Hotel Grandhika, Medan, Kamis, 17 April 2025.

FGD tersebut membahas hasil pemetaan dan penentuan tingkat kerawanan Karhutla di Sumut berdasarkan survei lapangan di sejumlah kabupaten prioritas. Hasil dokumen nantinya menjadi referensi dalam penentuan kebijakan, strategi mitigasi, hingga aksi penanganan Karhutla di wilayah Sumut.

Kegiatan ini hadir perwakilan lintas sektor antaranya Dinas LHK Sumut dari berbagai bidang PPHHPK . Juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bappelitbangda Sumut, serta Seksi Wilayah I Balai Pengendalian Kebakaran Hutan. Total peserta sebanyak 11 orang.

Baca: Sumut 5 Besar Kebakaran Hutan, DLHK-PETAI Gencarkan Pengendalian Karhutla

Kepala Dinas LHK Sumut, Ir. Yuliani Siregar, MAP, melalui perwakilan dari Bidang PPHPK, menyampaikan bahwa isu Karhutla menjadi prioritas. Karena tidak hanya berdampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta komitmen penurunan emisi gas rumah kaca.

“Sumut memiliki tutupan hutan yang luas dan rentan terhadap kebakaran. Pemetaan ini menjadi langkah awal untuk membangun kebijakan yang berbasis data dan meningkatkan kesiapsiagaan,” ujarnya.

PETAI Dorong Peta dan Dokumen Karhutla di Sumut Harus Menjad Dasar Perencanaan

Direktur PETAI, Masrizal Saraan, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya DLHK Sumut melalui fasilitasi ground check dan pengumpulan data spasial di lapangan. Ia menegaskan bahwa penyusunan peta dan dokumen bukan sekadar produk cetak, tapi harus menjadi alat advokasi, dasar perencanaan, dan sumber edukasi.

“Kita tidak bisa hanya merespons saat kebakaran meluas. Kita butuh strategi pencegahan yang tepat, berbasis data, dan dilakukan sejak dini,” tegas Masrizal.

Baca: DLH-PETAI Targetkan Sumut Tambah 100 Lokasi ProKlim Tahun 2025

Ia juga menambahkan bahwa proses ini merupakan bagian dari dukungan terhadap implementasi Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 melalui pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, Sumut mampu membangun sistem pengendalian Karhutla yang adaptif terhadap perubahan iklim, berbasis bukti, serta berorientasi pada pencegahan.

“Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Sumut siap membangun sistem pencegahan Karhutla yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan,” pungkas Masrizal.